Sawit Riau: Di Antara Dua Mimpi

© WWF-Malaysia/ Mazini Abd Ghani

Ledakan sawit di Riau adalah mimpi indah perekonomian. Namun, menjelma jadi mimpi buruk bagi kehidupan sosial dan lingkungan. Skema penanaman sawit yang berkelanjutan pun menjadi tantangan yang tak terelakkan.

Mursyid Muhammad Ali kelihatan begitu geram. Kepala Desa Kuala Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, ini menyambut saya dengan wajah yang amat dingin. Kumisnya yang tebal membuat nyali saya semakin ciut.

“Sudah banyak wartawan datang dari Sumatra, Jawa, Jakarta, bahkan dari Jepang, Belanda, Amerika, dan Jerman. LSM dalam dan luar negeri juga bolak-balik ke sini. Tapi, tetap saja kebakaran hutan terjadi lagi. Setiap tahun se­lalu begitu,” suaranya yang lantang membuka cakap. Akibat asap dalam kebakaran hebat Juli lalu, tambah Mursyid, sedikitnya 12 anak-anak di desanya mengalami sesak napas berkepanjangan dan demam hebat.

“Saya sudah mengadu ke polisi, kirim surat ke Bupati, mengadu ke DPRD, ke Kementerian Lingkungan Hidup, tapi tidak juga ada penyelesaian,” lanjutnya dengan nada yang keras, sesekali ditingkahi dengan kata-kata kasar.

Sejenak saya terdiam. Ia kemudian pergi ke bagian belakang rumah kayunya. Lantainya berderak setiap orang menjejak. Sejurus kemudian, ia kembali dengan membawa setumpuk kertas. Isinya bermacam-macam; kliping-kliping koran yang pernah memuat tentang kebakaran hutan di desanya, berita yang mencantumkan namanya, sampai peta-peta, dokumen-dokumen, surat imbauan, dan surat protes yang pernah ditulisnya untuk disampaikan kepada elite-elite daerah.

Mursyid kemudian bercerita tentang permasalahan hutan dan lahan yang terjadi di Kuala Cenaku. Menurut dia, kebakaran hutan hanya buntut dari persoalan sebenarnya yang lebih besar: penyerobotan lahan—termasuk lahan adat—oleh dua perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di sana.

Dari keseluruhan lahan masyarakat di Desa Kuala Cenaku dan Kuala Mulia seluas 7.820 hektare, jumlah lahan yang sudah diserobot, menurut klaim Mursyid, sampai saat ini mencapai  4.000 hektare.

“Kalau mereka mau bermitra dengan masyarakat, seperti di banyak kebun lain, kami masih bisa menerima. Lagipula, bukankah salah satu syarat untuk dikeluarkannya izin usaha perkebunan adalah adanya kemitraan dengan masyarakat lokal? Semua karyawan mereka pun sama sekali tidak ada dari warga setempat. Semua pendatang,” katanya.

Saya kemudian menyinggung soal dana bina desa yang telah diberikan perusahaan sebagai “kompensasi” atas lahan mereka, yang jumlahnya berkisar antara 175 juta rupiah dan 300 juta rupiah per desa yang terkena area konsesi perkebunan perusahaan. Setidaknya ada tiga kecamatan yang lahannya ikut tergerus: Kecamatan Seberida (Desa Paya Rumbai, Desa Kelesa, dan Desa Pangkalan Kasai), Kecamatan Batang Gansal (Desa Belimbing, Desa Ringin, Desa Penyaguan, dan Kecamatan Kuala Cenaku (Desa Kuala Cenaku dan Kuala Mulia).

“Uang segitu dibagi sekian banyak kepala keluarga (KK), berapalah besarnya? Di Desa Kuala Cenaku saja ada sekitar 1.557 KK, Anda hitung sajalah sendiri berapa yang kami dapat.”

Dalam waktu dekat, menurut penuturan Mursyid, seluruh warga akan menggelar demonstrasi ke kantor bupati untuk memperjuangkan hak mereka. “Kami hanya ingin agar lahan masyarakat dikembalikan kepada masyarakat sebagai pemilik sebenarnya.”

Sikap lebih ekstrem ditunjukkan oleh Bahtrim, salah seorang warga desa yang berjarak empat jam perjalanan mobil dari Pekanbaru itu. “Warga sudah bernegosiasi dengan cara baik-baik, tapi sama sekali tidak digubris. Jadi, jangan salahkan kami jika nanti kami bakar sawit-sawit mereka,” tegasnya berapi-api.

Bukan hanya ancaman kekerasan yang akan diusung masyarakat, melainkan juga ancaman politik: jika masyarakat tidak mendapatkan lahan mereka kembali, mereka tidak akan mendukung bupati saat ini untuk menjadi gubernur dalam pemilihan kepala daerah.

***

RINAI hujan masih mendedas saat kami, saya dan fotografer Dwi Oblo, dua rekan dari WWF Ican dan Sammy, serta Bahtrim menyelusuri Sungai Cenaku, di Desa Kuala Cenaku.

Kami berperahu dalam diam. Hanya deru mesin perahu dan gerecak air yang terkadang memecah kesunyian. Dari atas pohon di tubir sungai, suara monyet ekor panjang seperti memanggil-manggil.

Namun, kami tahu persis ini bukan perjalanan wisata. Kami hendak mengunjungi lokasi bekas kebakaran hutan bulan Juli lalu yang ditengarai sebagai kebakaran hutan terbesar sepanjang sejarah di Riau. Kata-kata Pak Kades telah menggugah rasa penasaran saya untuk melihat sendiri kondisi lahan yang dilanda kebakaran.

Setelah perahu ditambatkan, kaki saya menjejak di lahan gambut yang  basah. Sisa kayu yang menghitam membuat areal tersebut laksana sebuah lautan arang. Sejauh mata memandang, yang saya dapat hanya batang-batang pohon yang hangus dan tumbang. Aroma asap sayup-sayup masih bisa saya hirup.

Informasi mengenai luasan areal hutan yang terbakar bervariasi. Saya bisa maklum karena begitu sulit untuk memperkirakan sedemikian besar luas lahan. Namun, Bahtrim dan beberapa warga lain memperkirakan sekitar 1.600 sampai 2.000 hektare. Itu berarti hampir setengah dari luas tanah Desa Kuala Cenaku.

Seperti sudah saya duga, juga senada dengan keterangan Pak Kades, areal hutan gambut itu dibakar untuk perkebunan sawit. Saya melihat sawit-sawit baru dengan tinggi sekira 60 sentimeter ditanam dalam lubang-lubang berukuran 1X1 meter dengan kedalaman kurang lebih dua meter. Kegiatan penanaman itu hanya berselang dua bulan setelah api padam.  

Membelah areal yang terbakar, dibuatlah kanal dengan lebar kira-kira empat meter. Menurut Yumiko Uryu, analis lingkungan berkebangsaan Jepang yang saya temui kemudian hari di kantor WWF di Pekanbaru, kanal-kanal ini adalah sebuah keniscayaan dalam suatu areal gambut yang hendak dikonversi menjadi kebun sawit baru. Kanal berfungsi sebagai drainase untuk “menarik” kandungan air dalam gambut.

Selain itu, kanal ini sepertinya juga digunakan untuk transportasi gelondongan kayu yang dibalak dari hutan yang hendak dialihkan menjadi perkebunan. Jadi, sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui.

Ini sesuai dengan yang saya temukan di lapangan. Di kanal tersebut telah mengapung tual-tual (gelondongan) kayu tebangan. Tual itu disusun berbanjar dua-dua. Masing-masing tual berdiameter 30-50 sentimeter, panjangnya sekitar lima meter. Menurut perkiraan saya, panjang total deretan tual itu mencapai lebih dari 300 meter.

Selagi saya mengamati kayu-kayu itu, ada seorang pemuda menghampiri. Saya setengah terkejut. Ia bertelanjang dada. Namanya Ijul, ia warga setempat. Lelaki berusia 22 tahun ini mengakui bahwa dialah yang menebangi pohon itu dan mengalirkannya ke kanal untuk kemudian dibawa ke penampung (penadah) untuk dikubikasi dan dirupiahkan.

“Daripada diambil perusahaan, lebih baik kami dahului. Lagipula itu tanah masih sengketa,” ia menjelaskan seakan-akan apa yang dilakukannya itu sah-sah saja.

Ijul tidak bekerja sendirian. Ada lima orang temannya yang ikut membantu. Di perusahaan penampung, sebuah perusahaan tripleks, kayu balakan Ijul dan timnya dihargai Rp110.000 per meter kubik untuk kayu campur, dan Rp120.000 untuk meranti. Saya coba menghitung jumlah kayu di situ: sekitar 150 tual, terdiri atas kayu meranti dan kayu campur. Jika dikubikasi menjadi kira-kira 80 meter kubik. Berarti, jika dibagi enam secara rata, masing-masing mendapat Rp1,6 juta. “Tapi itu hasil dua bulan, bang,” Ijul buru-buru menukas.

“Belum lagi uang pungutan untuk oknum Brimob dan pengawas kebun perusahaan, masing-masing Rp4.000 per tual. Dan, ketika sampai di hulu kami juga harus memberi tip untuk polisi dengan jumlah yang bervariasi,” katanya lagi.

Ijul melanjutkan, “Ketimbang bekerja di perusahaan yang hanya digaji Rp25.000 per hari, kerja begini lebih enak,” ia mengakhiri pembicaraan sambil berlalu.

Saya tidak tahu ada berapa banyak “Ijul-Ijul lain” di desa itu dan desa-desa lainnya. Yang jelas, keberadaan para pembalak di tengah derasnya laju pengalihan lahan hutan menjadi kebun sawit dan tanaman industri lain oleh perusahaan-perusahaan sebenarnya malah memperlemah posisi masyarakat sendiri. Perjuangan untuk mengambil alih lahan adat di tengah kegiatan pembalakan yang dilakukan oleh masyarakat seperti jauh panggang dari api.

Namun, para pembalak mengaku tidak punya pilihan lain. Anto dan Sijon, rekan satu tim Ijul, memiliki alasan yang sama, yang sudah mendekati klasik: “Susah cari kerja di sini.”

***

MEDAN yang berat harus kami lalui untuk mencapai kediaman Patih Laman, kepala suku Talang Mamak, salah satu suku asli Melayu di Riau yang masih bertahan hingga kini. Lanskap yang berbukit-bukit, ditambah dengan kondisi jalan yang hancur dan licin pascahujan membuat mobil gardan ganda yang kami gunakan berkali-kali harus kandas.

Kami kemari untuk mencari tahu kabar terakhir soal rencana “penjualan” sebagian lahan adat suku Talang Mamak kepada PT. Mega Nusa Inti Sawit (MNIS) yang hendak memperluas areal perkebunan sawitnya.

Perkampungan suku Talang Mamak ber-ada di perbukitan Dusun Sungai Ekok, Desa Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Sungai Ekok sendiri merupakan desa baru, hasil pemekaran dari desa induk Durian Cacar. Selain di Durian Cacar, suku Talang Mamak tersebar di empat kecamatan yaitu Batang Gansal, Cenaku, Kelayang, dan Rengat Barat.

Jika Anda hendak mencapai lokasi dengan mobil roda empat biasa, Anda harus mengganti mobil di pusat Desa Durian Cacar dengan gardan ganda, atau gunakan sepeda motor saja. Karena, setengah jam ke depan, jalan menjadi amat tidak bersahabat.

Rumah Patih Laman adalah rumah panggung kayu, mirip betang di Kalimantan cuma jauh lebih pendek. Di dalamnya hidup empat keluarga; anak-cucu Patih Laman sendiri.

Patih Laman (“patih” adalah posisi tertinggi dalam struktur adat Talang Mamak, sedangkan Laman adalah nama aslinya) lebih sering dipanggil dengan sebutan “Mamak” saja oleh warga. Usianya genap 86 tahun, tapi Mamak mengaku masih kuat berladang. Manggalo (ubi kayu), padi, dan karet adalah penghasilan andalan Mamak dan sekitar 46 kepala keluarga di Desa Sungai Ekok.

Asap rokok lintingan tidak berhenti mengepul dari mulut dan hidung Mamak sepanjang pem-bicaraan kami. Wawasannya luas, bicaranya tajam, tetapi tertata. Di depan Bupati, cerita Mamak, dia pernah mengatakan ini: “Desa Talang Mamak itu bukan desa tertinggal, tetapi ditinggalkan!” Bagi saya, itu cukup menandakan bahwa dia seorang yang berani.

Namun, air mukanya berubah serius ketika saya tanyakan soal penjualan sebagian lahan milik warga kepada perusahaan perkebunan sawit PT. MNIS. “Saya hanya mengikuti keinginan warga. Mereka setuju, saya pun setuju,” kata penerima hadiah Kalpataru pada zaman pemerintahan Megawati ini.

Namun, bukan berarti warga tidak berusaha untuk mempertahankan tanah mereka. Negosiasi antara perusahaan dengan sang patih dan perwakilan warga sempat berjalan alot. Mamak sempat ke Jakarta dan Pekanbaru menemui pimpinan perusahaan untuk mencari solusi terbaik. Kesepakatan akhir, warga bersedia menjual total 800 hektare di luar hutan lindung masyarakat seluas 1.000 hektare, dengan pancung alas (bagi hasil secara adat) 70:30; 70 buat perusahaan, 30 untuk warga.

Artinya, dari penjualan tersebut, warga tetap memiliki hak atas 30% lahan (sekitar 240 hektare). Dengan catatan,  lahan digarap menjadi kebun sawit dengan skema kemitraan (sistem plasma) dengan perusahaan.

Keterangan berbeda saya dapatkan dari pihak perusahaan. Wisnu Oryza, Manajer Document and License PT. MNIS, mengatakan yang dilakukan perusahaannya adalah memberi ganti rugi lahan, bukan membeli. “Lagipula, yang pertama kali meminta kerja sama penggarapan lahan adalah pihak mereka. Kebetulan, kami memang sedang mencari areal untuk pem-bangunan pabrik pengolahan sawit,” ujarnya.  Luasan lahannya pun bukan 800 hektare seperti penuturan Mamak, melainkan 500 hektare, sekitar 150 hektare untuk dikelola sendiri oleh masyarakat. Yang juga ditekankan Wisnu adalah lahan milik warga suku Talang Mamak itu memang lahan yang mendapat izin konversi. “Bukan hutan adat seperti tudingan sebagian pihak,” ia menjelaskan.

Menurut Samsul Komar dari unit Forest Crime WWF Riau, yang akrab dipanggil Ican, porsi tanah yang 30 persen itu tidak akan serta-merta diberikan kepada warga secara cuma-cuma. “Biasanya, warga harus tetap mencicil harga tanah itu dengan hasil sawitnya,” jelas Ican. Akan tetapi, hal ini juga dibantah Wisnu. Pembayaran cicilan itu bukan untuk mencicil harga tanah, melainkan cicilan investasi sawit (kredit investasi tanaman) yang telah difasilitasi oleh pihak perusahaan. “Semua perusahaan perkebunan di mana pun melakukan hal yang sama,” papar Wisnu.

Jika kesepakatan ini berjalan tanpa halangan, untuk kedua kalinya Talang Mamak harus “tersingkir” oleh desakan pembangunan perkebunan. Pada 1970-an, mereka pernah dipaksa pindah dari lokasi permukiman asal di kaki bukit karena masuknya perusahaan pemegang HPH. Kini, meski tidak benar-benar terusir, setidaknya lahan mereka harus dikorbankan. Namun, memerhatikan bagaimana Mamak bersikap atas kongsinya dengan perusahaan, ia kelihatannya cukup puas.

Akan tetapi, tidak seluruh tetua adat Talang Mamak menyetujui penjualan ini. Patih Laman tahu itu. Beberapa batin (satu tingkat di bawah patih) suku itu menentang keras dengan alasan bahwa lahan adat adalah milik adat selamanya. Batin Mayor disebut-sebut sebagai tetua adat yang menolak keras. Sayang, saat saya hendak menemuinya di rumahnya, ia sedang pergi.

Keputusan Patih Laman tersebut juga menghasilkan ketidakpuasan yang berbuntut munculnya “patih-patih baru” dengan pengikut masing-masing. Setidaknya ada empat patih saat ini. Padahal, dalam sistem adat Talang Mamak, patih itu cuma satu. Meski demikian, hingga saat ini hal tersebut tidak sampai menimbulkan konflik horisontal yang berarti.

Menurut penuturan Wisnu, saat ini ada “patih” yang tega memperjualbelikan tanah masyarakat kepada warga transmigran. “Dia menawar-nawari warga transmigran untuk membeli tanah yang lokasinya justru di lokasi lahan kerja sama kami dengan warga Desa Sungai Ekok itu. Padahal, status kepatihannya juga diragukan. Kami punya surat resmi yang menyatakan bahwa kepatihannya tidak diakui,” Wisnu menjelaskan.

Annuardi, seorang kepala seksi di Kantor Kecamatan Desa Kilan, salah satu desa terdekat kampung Talang Mamak, tidak menentang penjualan lahan milik warga suku Talang Mamak tersebut. Namun, dia menyesalkan kecilnya porsi yang diperoleh warga. Mantan pemburu harimau yang kehidupannya amat dekat dengan suku Talang Mamak ini mengatakan mestinya porsi warga dinaikkan menjadi 50 persen, atau sedikitnya 40 persen. “Tapi, saya bisa apa? Karena dari awal saya tidak dilibatkan,” tegas bapak dua anak ini.

Annuardi mengakui, hasil dari sawit memang begitu menggiurkan. “Para transmigran dari Jawa sekarang berjaya di sini. Dengan berkebun sawit, perekonomian warga pendatang melonjak drastis,” katanya. Padahal, dulu kehidupan transmigran amat menyedihkan.

“Sedianya, lahan transmigrasi itu kan disediakan oleh pemerintah untuk budidaya palawija. Tapi karena palawija tidak bisa tumbuh di sini, mereka frustrasi. Sampai akhirnya masuk perusahaan sawit, yang mengubah nasib mereka 180 derajat,” jelas Annuardi.

Kesuksesan warga pendatang itu, Annuardi melanjutkan, sedikit banyak telah menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga asli yang hanya terbiasa menakik karet dan berladang padi.

Warga asli desa-desa di Riau memang di-kenal tidak terlalu suka mengelola sawit. Selain karena tidak memiliki sejarah panjang dengan sawit, kerumitan memelihara sawit menjadi salah satu faktor penghambat. Se-lain itu, ekspansi warga pendatang (di luar transmigran dari Jawa), semisal dari Sumatra Utara seakan membuat warga asli terpinggirkan.     

***

PERLUASAN areal perkebunan sawit, ditambah pembukaan lahan untuk hutan tanaman industri, dengan jalan pembalakan liar, pembakaran, dan perambahan hutan alam telah menciutkan jumlah tutupan hutan di Provinsi Riau secara drastis.

Dalam 20 tahun terakhir, luasan hutan alam di Provinsi Riau telah berkurang sekitar 56,8 persen. Jika dirata-rata, setiap tahunnya Riau kehilangan sekitar 182.140 hektare hutan alam, atau 15.178 hektare setiap bulannya. Menurut data WWF, hingga akhir 2005 hutan yang tersisa di Riau tinggal 2.743.198 hektare atau hanya 33 persen dari luas daratannya. 

Dari sisa tersebut, tinggal 10 persen yang layak menjadi habitat gajah, antara lain di blok hutan Tesso Nilo dan Bukit Tigapuluh. Alhasil, konflik antara gajah dan manusia tak terelakkan. Untuk mengurangi konflik manusia-gajah, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan membuat sebagian wilayah Tesso Nilo menjadi taman nasional.

Maka, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 255/Menhut-II/2004, pada 19 Juli 2004 dideklarasikanlah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan luas awal 38.576 hektare. Secara administratif, TNTN membentang di dua wilayah, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Namun, sejarah Tesso Nilo sebenarnya ditulis di atas kertas yang kelam. Dalam perjalanan menuju lokasi taman, Sammy, staf komunikasi WWF Riau memaparkan sejarah Tesso Nilo.

Lahan Tesso Nilo adalah bekas lahan HPH (PT. Dwi Marta) yang habis izinnya pada 2001. Tanah ini kemudian diserahkan izinnya kepada Inhutani IV. Setelah masa operasi Inhutani IV habis pada 2003, dilakukanlah persiapan-persiapan untuk penetapannya sebagai taman nasional. “Artinya, TNTN dibentuk bukan dari hutan alam murni melainkan 50 persen sudah hasil tebangan,” kata Sammy. Ini saja sudah menjadi masalah.

Yang kemudian terungkap di kemudian hari adalah adanya kejanggalan batas-batas taman nasional. “Ternyata, dari 38.576 hektare itu, ada tumpang tindih lahan dengan konsesi akasia PT. Riaupulp (dulu RAPP) sebesar 3.000 hektare dan perkebunan PT. Inti Indosawit sebesar 3.000-4.000 hektare,” papar Sammy.

Tata batas ini sampai sekarang masih belum jelas penyelesaiannya. Para pemangku kepentingan berulang kali berdiskusi mencari solusinya. Departemen Kehutanan pun pernah mengajukan beberapa alternatif, misalnya memasukkan areal yang tumpang tindih ke dalam wilayah TNTN, memberikan areal yang tumpang tindih itu kepada perusahaan dengan catatan perusahaan harus mencari areal pengganti, dan beberapa alternatif lain. “Sampai kini belum ada keputusan.”

Sementara masalah tata batas belum kelar, muncul masalah lain. Data geographical information system (GIS) WWF pada 2006 menunjukkan sekitar 7.000 hektare lahan TNTN sudah diterabas oleh para perambah liar. Sebagian dari mereka membuka kebun sawit masyarakat. Survei terakhir menunjukkan jumlah perambah yang tinggal di dalam lingkungan TNTN sudah mencapai 722 KK.

Maka, jika ditotal, dari 38.576 hektare lahan TNTN, sekitar 14.000 hektare tidak lagi efektif menjadi habitat gajah, karena home range-nya (area jelajah) amat tidak memadai. Hal yang sama terjadi pada habitat harimau. “Konflik dengan manusia adalah penyebab utama kematian harimau saat ini. Dan salah satu pemicunya adalah berkurangnya hutan alam sebagai habitat mereka,” kata Sunarto, peneliti ekologi harimau. Karenanya, muncullah wacana  perluasan TNTN.

Namun, selagi upaya perluasan TNTN berjalan, lemahnya pengawasan tiga HPH yang beroperasi di batas-batas TNTN membuat perambahan kian sulit dikontrol. Pembangunan infrastruktur perkebunan seperti koridor untuk jalan keluar-masuk kayu tebangan (logger) tanpa pengawasan yang ketat juga menjadi akses paling mudah untuk masuknya para perambah.

Akhirnya, yang kini marak terjadi di kawasan TNTN dan sekitarnya adalah jual beli lahan di kalangan para perambah dan mafia tanah yang terdiri dari oknum Kepala KUD. Di tengah sorotan dan tindak tegas pemerintah atas aksi pembalakan liar belakangan ini, bisnis jual-beli lahan secara ilegal menjadi pelarian yang “pas”.

***

ISKANDAR tidak pernah menyangka nasibnya bakal seperti ini. Bayangan janjang-janjang sawit sempat muncul dalam benaknya saat seseorang menawarinya lahan seluas dua hektare. Tawaran yang membuatnya tidak bisa berkata tidak adalah ia hanya perlu membayar sebesar Rp2,5 juta di muka untuk mendapatkan 1/4 hektare lahan plus rumah kayu. Sisa tanah sebesar 1,75 hektare bisa dicicil Rp200.000 setiap bulannya.

Untuk mendapatkan uang Rp2,5 juta itu, Iskandar dan istrinya, Ira, harus menjual harta berharga mereka di Desa Belilas. Demi impian hidup makmur dari kebun sawit seluas dua hektare tentu harus ada pengorbanan, begitu pikir Iskandar.

Namun, ada dua hal penting yang tidak pernah diketahui lelaki kelahiran Cianjur ini. Pertama, dia tidak tahu bahwa ternyata lahan seluas 1/4 hektare itu adalah bagian dari TNTN. Kedua, Iskandar tidak pernah tahu di mana letak tanah sisanya seluas 1,75 hektare yang telah dijanjikan oleh si penjual.

Kepercayaan Iskandar yang sudah hampir setahun ini menghuni areal TNTN hanya bersandar pada surat keterangan yang dibawa oleh si penjual, yang ditandatangani oleh batin (tetua adat) setempat. Surat tersebut berisi izin dari batin kepada Iskandar untuk menggarap tanah sekian hektare. “Saya cuma berpikir bahwa kalau batin sudah merestui, ya sudah,” ujarnya.

Kini, Iskandar tinggal di rumah kayu dengan luas lahan 1/4 hektare di kawasan TNTN. Sehari-hari dia terpaksa bekerja sebagai buruh tani harian di kebun sawit milik orang lain. Cicilan Rp200.000 tidak pernah dibayarnya lagi. Dia merasa tertipu. Begitu pula sekitar 200-an warga lainnya.

Sekarang warga benar-benar bingung ke mana harus mengadu. Masalahnya, wilayah yang mereka diami saat ini diklaim sebagai bagian dari Desa Air Hitam, Kabupaten Pelalawan. Padahal sertifikat tanah dikeluarkan oleh Kabupaten Indragiri Hulu. Waktu pilkada kemarin, mereka juga “dipaksa” memilih di Kabupaten Pelalawan. Praktis, mereka dihajar oleh dua mafia: mafia tanah dan mafia politik. Iskandar pun hanya bisa pasrah jika sewaktu-waktu diusir pihak TNTN.

***

LALU, pertanyaannya kini, apakah perkebunan sawit harus selamanya menanggung dosa lingkungan dan sosial sedemikian berat?

Mungkin pertanyaan itu pula yang menggayut di benak Reinier de Man, seorang konsultan bisnis asal Belanda saat ditugaskan oleh WWF enam tahun lalu untuk mengeksplorasi kemungkinan skema penanaman sawit yang berkelanjutan.

Hasilnya adalah diskusi-diskusi berantai yang bermuara pada pertemuan inaugurasi di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 21-22 Agustus 2003, yang dihadiri oleh 200 partisipan dari 16 negara. Output dari pertemuan ini adalah pengadopsian perjanjian Statement of Intent (SOI) yang tidak mengikat secara hukum untuk mendukung proses pengembangan perkebunan sawit lestari. Per 31 Agustus 2004, sebanyak 47 organisasi menandatangani SOI.

Selanjutnya, terbentuklah suatu forum yang dikenal dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang kemudian menjadi lembaga sertifikasi global untuk perkebunan sawit yang berkelanjutan. RSPO secara resmi berdiri pada 8 April 2004, dengan markas di Zurich, Swiss, dan sekretariat di Kuala Lumpur.

Indonesia sebagai pemain penting industri minyak sawit mentah mau tidak mau harus mengikuti ritme yang mengalun di dunia global. Alasannya jelas: pasar sudah demikian kritis. Sertifikasi RSPO menjelma menjadi “ekolabel baru” karena pembeli tidak mau lagi membeli produk minyak sawit yang merusak lingkungan dan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Menurut Suhandri, Koordinator Unit Kebijakan WWF Riau yang juga koordinator program pemantauan konversi hutan ke perkebunan sawit, setidaknya ada tiga aspek yang harus dipenuhi oleh sebuah usaha perkebunan sawit agar masuk dalam kategori berkelanjutan. Pertama, aspek lingkungan. Beberapa pertanyaan yang mesti dijawab dari aspek ini adalah apakah ada populasi dan habitat satwa liar yang terancam? Apakah kondisi tanah bisa dipertahankan? Apakah bisa mempertahankan keanekaragaman hayati, dan hal lain yang terkait.

Kedua, aspek sosial-budaya: apakah ada suku asli yang bermukim di situ? apakah ada hutan atau pohon yang dianggap keramat oleh warga yang dilarang ditebang, dan lain-lain. Yang ketiga, aspek ekonomi: apakah lahan tersebut menjadi tempat bergantung dan sumber penghasilan bagi warga sekitar?

“Sedikitnya ada delapan kriteria, kemudian diturunkan lagi sehingga ada sekitar 39 pasal yang mesti menjadi dasar evaluasi bagi proses sertifikasi RSPO,” kata Suhandri.

Beberapa kalangan, terutama LSM, kini mulai bertanya mengapa proses membangun kesepahaman soal kriteria-kriteria itu begitu panjang, sementara di negara-negara lain kini relatif lebih maju perkembangannya. Maka, hingga sekarang RSPO masih saja dianggap berkutat  pada tataran diskusi, bukan implementasi. Fakta di lapangan menunjukkan, belum ada satu pun perkebunan yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip RSPO. Sifatnya yang multipihak juga menyebabkan perjalanannya menjadi agak tersendat. Sementara itu berjalan, kini ada satu-dua perusahaan yang secara sukarela bersedia menjalankan proyek percontohan uji coba.

Saya berkesempatan melihat-lihat perkebunan sawit yang saat ini sedang dalam proses implementasi RSPO, yakni PT. Ivo Mas Tunggal (IMT), anak perusahaan Sinar Mas (Simas), di Desa Kandis, Kabupaten Siak.

Hampir senada dengan Suhandri, Hendi Hidayat, Senior Supervisor Environmental Department Simas yang mengantar saya berjalan-jalan di kebun sawitnya juga mengatakan bahwa biodiversitas, isu lingkungan seperti penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan pengolahan limbah, serta masalah sosial seperti keterkaitan dengan suku-suku asli sebagai parameter penting yang harus dicermati dalam membuka perkebunan.

“Kita (Simas) jelas tidak bermasalah dengan biodiversitas karena perkebunan ini dibuka sekitar 20 tahun lalu dari areal penggunaan lain atau APL, bukan hutan alam,” kata Hendi. Salah satu upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati dan menyiasati buruknya dampak monokultur sawit adalah dengan membiarkan tanaman-tanaman lain seperti semak, bebungaan, pakis, dan lain-lain tumbuh secara liar di sela-sela pohon sawit.

Di luar segala penjelasan tentang betapa perkebunan ini menjaga aspek lingkungan, atau bagaimana tingkat kesejahteraan para petaninya, saya lebih tertarik pada fakta bahwa perusahaan ini begitu perhatian pada masalah riset. Menurut penuturan Dr. Jean-Pierre Caliman, konsultan agronomi berkebangsaan Prancis yang telah bekerja di Simas selama 11 tahun, anggaran Simas untuk riset mencapai 3,5 juta dolar per tahun. “Kebetulan, pemilik perusahaan ini juga memahami pentingnya riset,” katanya. Penggunaan organisme predator untuk memangsa hama, seperti pemeliharaan burung hantu untuk memberantas tikus, dan bunga Turnera subulata, Casia tora, dan Antigonon untuk memancing ulat api juga bisa menjadi alternatif penggunaan pestisida.

Yang menjadi pekerjaan rumah cukup besar bagi perkebunan sawit ini mungkin pada emisi gas metana (CH4, salah satu gas rumah kaca) yang memancar dari 8 kolam limbah mereka dengan ukuran masing-masing 175X30 meter. Caliman mengakui bahwa sampai sekarang belum dilakukan pengukuran dan penanganan emisi ini. “Kami sudah pikirkan soal ini, dan akan menjadi prioritas kami selanjutnya. Hanya menunggu waktu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *