Sawahlunto: Bekas Kota Hantu yang Mulai Menggeliat

Sawahlunto merupakan salah satu kota yang terbilang sukses melakukan transformasi dari kota yang hanya berorientasi pada kegiatan tambang batu bara hingga menjadi kota dengan visi pariwisata yang tajam dan kreatif.

Riwayat Sawahlunto agak berbeda dengan sejumlah kota lain yang terletak di kawasan Bukit Barisan di Sumatra Barat. Kota seperti Bukittinggi, Batusangkar, Payakumbuh, Padang Panjang, atau Solok terbentuk oleh perkembangan budaya komunitas Minang, sementara Sawahlunto dibangun oleh usaha tambang. 

Sejak sekitar abad ke-19, saat seorang insinyur Belanda bernama de Greeve menemukan batu bara di kota yang berjarak sekitar 92 kilometer arah Timur Laut Kota Padang ini, roda kehidupan Sawahlunto dan masyarakatnya praktis hanya seputar batu bara, batu bara, dan batu bara. 

Uang sebesar 5,5 juta gulden ditanam oleh Belanda untuk pembangunan fisik kota, itu pun difokuskan bagi infrastruktur yang bisa mendukung kegiatan tambang. Contohnya, pembangunan jalur kereta api dari Padang menuju Sawahlunto pada masa itu ditujukan sebagai transportasi untuk mengangkut batu bara dari Sawahlunto ke Pelabuhan Emmahaven (sekarang Teluk Bayur). Untuk menunjang distribusi batu bara, pemerintah kolonial bahkan rela memindahkan aliran Sungai Lunto dan menggantinya dengan pembangunan jalur kereta api sekaligus stasiunnya pada 1912 di Kampung Teleng. 

Pertambangan terus berjalan hingga masa sesudah kemerdekaan. Namun, sejak tahun 1940 sampai akhir tahun 70-an produksi batu bara Ombilin sempat merosot, hanya puluhan ribu ton per tahun. Dengan menambah beberapa fasilitas, perubahan manajemen, dan penerapan teknologi baru, usaha penambangan meningkat kembali sejak awal tahun 80-an, bahkan produknya terus meningkat melampaui 1 juta ton per tahun pada akhir tahun 90-an.  

Titik baliknya adalah masa Reformasi pada 1998. “Jika di Jakarta (pada saat itu) terjadi penjarahan mal, di Sawahlunto terjadi penjarahan tambang,” ujar Medi Iswandi, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto, kepada saya.

Pria yang memiliki tutur kata sopan ini menjelaskan, penjarahan itu merupakan pelampiasan rasa kesal masyarakat yang merasa dulunya tanah mereka dirampas dan hak mereka ditekan oleh penjajah Belanda. Hal itu juga sejalan dengan berakhirnya kegiatan tambang terbuka di Sawahlunto. Tanah-tanah tambang diambil alih oleh masyarakat dan cadangan tambang terbuka habis. “Cadangan tambang dalam masih ada, tetapi PT Bukit Asam belum siap melakukan alih teknologi. Selain itu, pada waktu itu harga batu bara belum ekonomis untuk ditambang melalui metode tambang bawah tanah karena biayanya besar,” Medi memaparkan.

Akibatnya, pada periode itu terjadi pengurangan pegawai PT Bukit Asam—perusahaan tambang batu bara milik negara—dari 2.000 orang menjadi sekitar 100-an orang. Penduduk juga melakukan eksodus besar-besaran. “Sekitar 7.000 jiwa pindah dan menyebar ke berbagai kota seperti Padang, Solok, atau ke tempat asal mereka,” imbuh Medi.

Bertahun-tahun, Sawahlunto pun menjelma kota hantu. Jalan-jalan sepi, tidak ada aktivitas ekonomi dan sosial yang signifikan. Akhirnya, pada 2001, dengan dibantu UNDP (lembaga PBB untuk pembangunan) pemerintah daerah bersama masyarakat merumuskan masa depan kota ini. “Sekitar 400 orang pemangku kepentingan kota, mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, tokoh pemuda, berkumpul untuk berdiskusi kota ini mau diapakan,” jelas Medi.

Hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang akhirnya menjadi penentu utama bangkitnya Sawahlunto saat ini: menjadikan kota bersejarah tersebut sebagai kota wisata tambang yang berbudaya.

Pertimbangannya, di Sawahlunto banyak bangunan tua bersejarah yang merupakan bekas bangunan kolonial yang berfungsi mendukung aktivitas pertambangan saat itu. Sebut saja Kantor UPO (PT Bukit Asam) yang merupakan pusat operasi kegiatan penambangan, Gedung Socitet yang dulunya menjadi tempat para pejabat tambang  berkumpul dan berdansa (semacam klub), gudang ransum sebagai dapur umum untuk ribuan pekerja tambang, stasiun kereta api, silo, dan banyak lagi bangunan tua lainnya yang dianggap potensial sebagai objek wisata heritage.

Memang, kesepakatan tersebut tidak langsung beroleh hasil. Kehidupan masih stagnan, kegiatan tambang liar masyarakat pun tetap marak. Hingga pada 2003 (di bawah kepemimpinan Amran Nur) pemerintah kota mulai melakukan langkah-langkah yang lebih strategis dan lebih detail. 

Para penambang liar yang awalnya amat sulit untuk ditertibkan dengan cara represif, mulai dialihkan untuk bercocok tanam. Pemerintah menyediakan bibit tanaman kebun (cokelat, karet, dan lain-lain), dan pupuk secara gratis. Warga miskin diberi Rp1.100 bagi setiap lubang tanaman hidup yang mereka buat. Tidak tanggung-tanggung, dana sebesar 1,5-2 miliar rupiah digelontorkan pemerintah daerah untuk program insentif ini.

Setelah “ekonomi baru” ini terbentuk, barulah pemerintah kota berfokus merevitalisasi Sawahlunto. Infrastruktur dibangun, bangunan-bangunan dan kawasan bersejarah seperti Lapangan Segitiga dan pusat kebudayaan pun diperbaiki. Objek-objek wisata baru yang bersifat massal dan rekreatif juga dibangun seperti waterboom yang dibuka pada 2007. “Kolam renang waterboom ini dulunya bekas kolam pemandian orang-orang Belanda,” kata Medi.

Di utara kota, di atas lahan seluas 350 hektare, dibangun Resor Wisata Kandi yang memiliki pacuan kuda berstandar nasional (sekelas Pulomas di Jakarta), sirkuit road-race yang juga berstandar nasional, sirkuit motorcross, taman satwa, dan taman wisata air yang pengunjungnya mencapai 300.000 orang per tahun.

Dengan pembangunan wahana-wahana tersebut, Sawahlunto kini menjadi tuan rumah bagi event-event nasional, bahkan regional seperti balap sepeda Tour de Singkarak yang akhirnya memancing wisatawan untuk berkunjung. “Setiap Desember juga ada event Sawahlunto Derby, lomba pacuan kuda nasional dengan hadiah terbesar di Indonesia,” Medi memerinci.

Untuk fasilitas akomodasi pengunjung, saat ini sudah ada dua hotel di Sawahlunto yang pengelolaannya kini diserahkan kepada pihak swasta. “Akan tetapi, yang menggembirakan sebenarnya adalah munculnya sekitar 70 homestay baru dengan jumlah kamar 140-an— yang merupakan rumah masyarakat biasa—yang bertarif Rp100.000/orang/malam, termasuk sarapan dan makan malam,” ujar Medi setengah berpromosi. Para pemilik rumah yang berminat menjadikan rumahnya sebagai homestay akan dibimbing oleh sebuah kelompok swadaya masyarakat soal bagaimana mengelola homestay. 

Jika sewaktu-waktu Anda berminat untuk menginap di homestay Sawahlunto, carilah rumah yang memiliki label kuning khusus di depannya.

Dengan upaya-upaya revitalisasi itu, pada 2011 tingkat kunjungan ke Sawahlunto mencapai 735.000 orang. Padahal, 8-9 tahun lalu hanya ribuan orang, itu pun bukan untuk berwisata melainkan seminar atau rapat karena memang belum ada tempat wisata. “Jika ditanyakan berapa persen pertumbuhannya, saya agak kesulitan menghitungnya,” kata Medi disusul tawanya yang lepas. ***

Leave a Reply